Mudah, Begini Cara Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Pada artikel sebelumnya Bingung Kudeta Partai Demokrat” dan “Lagi – lagi Kudeta Partai Demokratberisi kebingungan - kebingungan saya mengenai sengketa internal yang sedang terjadi  di tubuh Partai Demokrat.

Dalam kedua artikel tersebut, kebingungan saya mengenai apa yang sedang diperebutkan kedua kubu ini, dikarenakan elektibilitas Partai Demokrat yang tidak seberapa ingin direbut untuk kendaraan politik seorang tokoh yang juga elektabilitasnya sangat kecil yakni hanya nol koma sekian persen,

Bertambahlah bingung saya dengan adanya isu atau penafsiran bahwa sengketa ini hanya strategi politik menaikan elektabilitas tokoh atau Partai Demokrat semata.

Namun setelah beberapa waku masalah ini bergulir. Masalah internal Partai Demokrat kini ternyata mengarah kearah yang mulai serius.

Hal ini mulai serius ketika pihak AHY mengambil langkah untuk membawa sengketa partainya ini ke Pengadilan Negeri. Mulai dari sinilah saya menganggap permasalahan ini mulai serius dan menarik untuk di bahas.

Pertanyaan besarnya yang timbul adalah bagaimana sebenarnya aturan hukum penyelesaian perselisihan partai poltik  ? tentu dalam kaitan sengketa Partai Demokrat.

Aspek Yuridis mengenai perselisihan partai politik

Bicara mengenai perselesihan partai politik tentu saja kita mengacu kepada UU Partai Politik yaitu UU No 2 tahun 2008 dengan perubahan UU no 2 tahun 2011.

UU Partai Politik secara jelas memberikan jawaban mengenai penyelesaian perselisihan  partai politik dengan memberikan beberapa tahap yang harus dilalui.

1. Penyelesaian melalui Mahkamah Partai

Menurut UU Partai Politik pasal 32. Ketika terjadi perselisihan dalam internal partai politik, maka perselisihan tersebut terlebih dahulu diselesaikah secara internal melalui mahkamah partai atau apapun sebutanya dalam partai politik tersebut.

Mahkamah partai politik atau sebutan lainya ini, merupakan sebuah lembaga atau forum yang dibuat oleh partai politik untuk penyelesain sebuah  sengketa atau permasalahan secara internal partai.

2. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri

Apabila penyelsaian melalui Mahkamah Partai tidak tercapai atau salah satu pihak tidak puas dengan keputusan yang dihasilkan pada mahkamah partai, maka UU Partai Politik memberikan langkah selanjutnya yakni diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. 

Pada tahap ini penyelesaian sengketa akan diselesaikan berdasarkan aturan peradilan yang berlaku dan perkara yang diselesaikan melalui pengadilan negeri harus diselesaikan paling lama 60 hari setelah perkara itu di daftarkan dan tecatat di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian perselisihan partai politik melalui pengadilan negeri ini akan menghasilkan putusan tingkat pertama dan terakhir.

Sehingga apabila ada pihak yang kurang puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung  dengan penyelesaian paling lama 30 hari sejak memori kasasi didaftarkan dan tercatat di Mahkamah Agung.

Baca Juga Bingung Kudeta Partai Demokrat 

Berdasarkan uraian diatas, Undang - Undang Partai Politik secara jelas telah mengatur mengenai perselisiahan yang terjadi di partai politik dan langkah - langkahnya pun sudah diberikan secara lengkap.

Jadi ketika partai politik menyelesaikan masalahnya dengan kembali kepada UU partai politik , maka penyelesaianya saya anggap akan menjadi sesuatu yang sanggat mudah diselesaikan.

Kembali kepada sengketa partai Demokrat, saya sudah berupaya sangat objektif dalam melihat hal ini dan mencoba berusha tidak menjadi juri dalam tulisan ini.

Namun secara yuridis memang ada indikasi KLB Partai Demokrat Deliserdang melanggar aturan partai maupun aturan UU Partai Poliitk.

Melanggar aturan UU Partai Politik karena seperti yang telah disebutkan diatas, ketika terjadi perselisihan partai poliitk, maka diselesaikan dengan melalui tahapan - tahapan yang terdapat dalam UU Partai Politik bukan malah mengadakan KLB atau membuat kepengurusan baru.

Kemudian dalam pasal 26 UU Partai Politik, disebutkan bahwa anggota partai politik yang telah berhenti atau diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan baru atau partai politik baru yang sama dengan partai sebelumnya.

Dalam KLB Deliserdang kabarnya ada beberapa orang peserta KLB yang merupakan bukan lagi anggota partai atau sudah diberhentikan dari partai. Bahkan ada pula mantan anggota partai Demokrat yang sudah menjdi anggota partai lain.

Hal ini juga bisa jadi pertimbangan dalam indikasi pelanggaran yang dilakukan pihak KLB Deliserdang.

Kemudian melanggar aturan partai, karena dalam AD/ART partai demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkumham, ada aturan - aturan yang harus dilakukan ketika ingin mengadakan KLB, seperti izin dari majelis tinggi, jumlah dpd dan dpc yang harus hadir, dan lain - lain, yang "tidak" dilakukan oleh kubu KLB Deliserdang. 

Aspek Politis perselisihan partai politik

Berdasarkan aspek yuridis, tentulah perselisihan partai politik sangat mudah sekali diselesaikan, mengingat UU Partai Politik sudah sangat terang menggambarkanya.

Namun yang menjadi ramai sebenarnya adalah karena aspek politis yang sangat kuat dalam permasalahan ini sehingga menumbulkan interpretasi - interpretasi atau penafsiran - penafsiran politis pula.

Pertama tentu karena keterlibatan KSP Moeldoko yang merupakan salah seorang pejabat penting dilingkar istana.

Keterlibatan KSP Moeldoko ini menimbulkan intrepretasi bahwa ada izin presiden dalam pengambil alihan kepengurusan Partai Demokrat, meskipun istana ataupun presiden tidak memberikan respon mengenai hal ini.

Berikutnya secara logika kekuasaan, KSP moeldoko mempunyai kekuatan politik yang sangat dekat dengan istana, sehingga ditakutkan akan ada conflict of interest dengan salah satu kekuatan istana dalam hal ini Menkumham.

Penafsiran lain, karena Partai Demokrat merupakan partai yang berada diluar istana, maka jika istana punya 'kepentingan' dalam masalah ini, maka permasalahan ini akan dibuat berlarut - larut sehingga Partai Demokrat akan kehilangan arah dan fokusnya, karena terlalu sibuk dengan perebutan keuasaan di internalnya.

Caranya dengan memainkan politik dua kaki yaitu dengan mendukung kedua belah pihak yang sedang bersengketa namun dilain sisi tidak memberikan tindakan tegas untuk penyelesaian masalah ini.

Sehingga kedua pihak merasa didukung, namun disisi lain kebingungan karena tidak ada kejelasan.

Wow mantap !

Baca Juga : Lagi - lagi Kudeta Partai Demokrat 

Tetapi kembali lagi semua itu hanyalah interpretasi - interpretasi dan penafsiran politik semata.

Mengenai kebenaranya, tentu sebagai penikmat tontonan politik kita hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana interpretasi atau penafsiran politik ini terjawab.

Jadi bagaimana sengketa partai politik ini akan diselesaikan ?

Secara yuridis ? MUDAH

Secara politis ? TUNGGU DULU

Artikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
No Comments :
Add a Comment
Comment url
Related Post :
Politik