Pembuktian Perkara Verstek Perceraian, Perlukah ?



Salah satu rangkaian proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama adalah agenda pembuktian. Pada agenda ini majelis hakim mempersilahkan kedua belah pihak untuk membuktian atau menunjukan fakta - fakta yang mendukung dalil -dalil yang mereka sampaikan di gugatan maupun di bantahan terhadap gugatan. 

Proses pembuktian bisa terjadi apabila kedua belah pihak (tergugat dan penggugat) hadir dalam setiap persidangan, namun ketika pihak tergugat tidak pernah hadir, maka pemeriksaan akan dilanjutan dengan acara verstek, dimana hanya mendengkarkan keterangan dari penggugat, dan semua dalil - dalil yang disampaikan penggugat dianggap benar.

Bagaimana dengan perkara perceraian secara verstek ? Karena dalam prakteknya, khusus perkara perceraian hakim Pengadilan Agama tetap melaksanakan agenda pembuktian meskipun pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. 

 

Apa alasanya ? Perlukah ?

Perlu diketahui, sumber hukum formil pengadilan agama adalah semua aturan sama dengan lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur oleh Undang - undang  No. 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang - undang No. 3 tahun 2006 dan Undang - undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 

Dalam perkara perceraian, Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan kitab - kitab fiqh sebagai sumber hukum materiil-nya. 

Masalah timbul karena tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang agenda pembuktian terhadap penyelesaian perkara perceraian secara verstek, sehingga aturan yang digunakan adalah aturan yang sama dengan aturan yang berlaku di peradilan umum yakni HIR dan R.Bg.

Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44) hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

Pasal 149 (1) Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila temyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Merujuk kepada pasal 149 Rbg dan 125 HIR  ketidak hadiran tergugat  merupakan peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh Hakim atau tidak mungkin diketahui oleh Hakim, sehingga penerapan pasal 149 Rbg tersebut  mempergunakan acara istimewa tanpa menyentuh atau memerlukan pembuktian lagi. Segala peristiwa yang didalilkan  oleh penggugat dapat dianggap benar jika tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir. 

Baca Juga : Lika-Liku Pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama tetap melakukan pembuktian

Alasan yang digunakan oleh hakim pengadilan agama untuk tetap menjalankan agenda pembuktian dalam perkara verstek perceraian adalah, sesuai dengan tujuan pembuktian itu sendiri yaitu validitas, yang merupakan prinsip utama dari perkara perdata. Disamping itu, pembuktian juga bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pengadilan atas dalil - dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatanya.

Analisa lain kami mengenai hal ini adalah adanya asas lex specialis derogat legi generalis yang secara tidak langsung terjadi sehingga mempengaruhi pertimbangan hakim pengadilan agama untuk tetap melaksanakan agenda pembuktian.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama harus mengindahkan dua aturan hukum sesuai dengan posisinya sebagai peradilan negara dan peradilan Islam. Sehingga pengadilan agama harus tetap mempertimbangkan hukum-hukum islam dalam pengambilan keputusanya. Dalam masalah pembuktian salah satu contohnya,

Hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibn Abbas RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah beberapa orang, akan tetapi bukti itu wajib bagi penggugat dan sumpah itu wajib bagi tergugat."

Hadis diatas sebagai contoh seolah menyatakan bahwa pembuktian harus tetap dilaksanakan bagaimanpun keadaanya. Tentu masih banyak dalil - dalil lain dari hukum islam mengenai pembuktian dalam persidangan  yang bisa menjadi pertimbangan pengadilan agama. Sehingga hal inilah yang menurut kami mendasari adanya aturan khusus lex spesialis secara tidak langsung dalam beracara di peradilan agama

Artikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
Related Post :
Peradilan Agama