Kewenangan Peradilan Agama Mengadili Non Islam di Indonesia



Masih ingat ada seorang mahasiswa yang menggugat pasal 2 dan 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ke Mahkamah Konstitusi tahun 2020 lalu ?

Beliau menganggap keberadaan Pengadilan Agama hanya mengakomodir dan diperuntukan untuk orang yang beragama islam saja sehingga terjadi perlaukan yang berbeda atau diskriminasi terhadap pribadinya dan seluruh bangsa Indonesia yang tidak beragama islam.

Bagaimana sebenarnya kewenangan peradilan agama dan kaitan dengan non muslim di Indonesia ?

Kewenangan Peradilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu dari beberapa jenis peradilan yang ada di Indonesia. Berdasar Pasal 2 Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam.Undang-Undang Peradilan Agama.

Adapun kompetensi absolut peradilan agama terdapat dalam pasal 49 UU Peradilan Agama yakni Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Singkatnya peradilan agama memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama dengan objek perkara sebagaimana diatur dalam UU Peradilan Agama.

Hal menarik muncul ketika terdapat klausa 'beragama islam' dalam pasal 2 dan pasal 49 UU Peradilan Agama. Keberadaan klausa tersebut menimbulkan asumsi dan pertanyaan khususnya dari orang - orang yang tidak beragama islam yaitu keberadaan Pengadilan Agama diperuntukan khusus hanya untuk orang - orang yang beragama islam saja.

Penjelasan Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006

Ketika kita berbicara mengenai kewenangan peradilan agama, maka memungkinkan dan bisa saja ada orang - orang yang tidak beragama islam dapat diadili di pengadilan agama.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49  UU Nomor  3 Tahun 2006, yaitu: Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan bukan orangnya, akan tetapi ikatan hukumnya. Ketika ikatan hukumnya dilakukan secara islam atau menundukan diri pada aturan islam/ syariah maka ketika terjadi sengketa merupakan kewenangan peradilan agama.

Contohnya dalam perkawinan, ketika yang bersangkutan pernah melakukan akad secara islam kemudian ditengah perjalan dia berpindah agama menjadi non islam, maka ketika terjadi sengketa yang besangkutan tetap diadili di pengadilan agama.

Memang benar yang bersangkutan saat ini telah menjadi non islam, akan tetapi ikatan yang pernah dibuat oleh yang bersangkutan dilakukan seacara islam, sehingga ikatan itulah yang menjadi penyebab tetap diadili di Pengadilan Agama.

Demikian sebaliknya, apabila ada ikatan perkawinan yang dilakukan secara non islam kemudian ditengah jalan yang bersangkutan masuk islam, maka sudah pasti bukan kewenangan Peradilan Agama. Karena ikatan yang pernah dibuat yang bersangkutan dilakukan bukan secara islam.

Baca JugaBagaimana Jika Tergugat Tiba - Tiba Hadir di Tahap Akhir Persidangan

Jadi bukan  agama orangnya yang diadili akan tetapi ikatan hukumnya yang diadili. Ketika ikatan itu diikat secara islam maka harus diselesaikan/diputus secara islam meskipun tidak beragama islam lagi, begitu juga apabila ikatan itu diikat secara non islam maka diselesaikan pula dengan secara non islam.

Begitu juga dengan sengketa ekonomi syariah dan objek perkara lain yang tertuang dalam UU Peradilan Agama

Berdasarkan uraian diatas maka tidak heran ketika ada orang - orang yang non islam diadili di pengadilan agama, karena yang dilihat bukan agamanya akan tetapi ikatanya.

Artikel Selanjutnya Artikel Sebelumnya
No Comments :
Add a Comment
Comment url
Related Post :
Peradilan Agama